mediabogor.com, Bogor – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor telah diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sebagai contoh penerapan pelayanan perizinan secara elektronik bagi Kota/Kabupaten di 8 Provinsi di Indonesia. Kepala BPPTPM Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan, dipilih BPPTPM karena sudah menerapkan pelayanan perizinan yang terpadu dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang menunjang perizinan dan pelayanan publik dibanding Kota atau Kabupaten lainnya.

“KPK telah melakukan observasi dan verifikasi ke beberapa daerah dalam penerapan e-planning, e-procurement, dan pelayanan perizinan terpadu. Mereka berpendapat bahwa BPPTPM Kota Bogor dapat dijadikan salah satu acuan percontohan,” sampainya saat pertemuan di Ruang Tamu Walikota Bogor tadi siang (27/6).

Menanggapi permintaan dari KPK tersebut, Bima Arya, Walikota Bogor menyatakan siap untuknmembantu dan bekerjasama dengan KPK menjadikan BPPTPM sebagai best practice penerapan perizinan secara elektronik. “Saya telah meminta kepada Kepala BPPTPM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu serta pengetahuannya tentang layanan perizinan kepada Pemerintah daerah lainnya”, ujarnya.

Permohonan tersebut sudah dilayangkan secara resmi bernomor B-5276/10-16/06/2016 tertanggal 21 Juni 2016. Penunjukkan ini didasarkan atas penilaian KPK kepada BPPTPM Kota Bogor pada kunjungan akhir Februari 2016 yang lalu. (Rangga)

Berita tentang BPPTPM Kota Bogor

Foto:Humas Kota Bogor