mediabogor.com Bogor_ Menjelang diserahkannya seluruh asset asset terminal Baranangsiang kepada pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bogor terus menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menunjang penyerahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disitu disebutkan bahwa pengelolaan terminal tife A menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan rencananya penyerahan asset Terminal Baranangsiang akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2016 mendatang.

Kepala Bappeda Kota Bogor, Toto M. Ulum menjelaskan, pihaknya akan menyerahkan aset terminal dalam waktu dekat ini. Secara kesiapan, Pemkot Bogor sudah siap menyerahkannya. “Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 bahwa untuk terminal tipe a harus diserahkan ke pusat. Bulan agustus ini sudah ada penyerahan ke pusat. Kita sudah tanyakan dari DLLAJ, mereka sudah koordinasi dengan pusat,”ujarnya pada mediabogor.com

Dia melanjutkan, DLLAJ itupun sudah mengkoordinasikan waktu penyerahan dilaksanakan ke Pemerintah Pusat. Meski aset terminal diserahkan ke Pemerintah Pusat, status kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI) tetap dilanjutkan. “Kalau kontrak masih tetap dengan PT.PGI karena perjanjian itu sudah lama antara Pemkot dengan PT.PGI. Jadi yang diberikan ke pusat itu hanya untuk pengelolaan dan kepemilikan aset saja,”ujar Dia.

Menurut Toto, kelanjutan permasalahan terminal Baranangsiang nantinya akan dibahas secara intensif oleh tiga pihak, diantaranya Pemerintah Pusat, PT. PGI dan Pemkot Bogor. “Soal kerjasama antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI, tidak akan terganggu, karena harus dilaksanakan dan sudah memiliki akta serta yang lainnya. Semua aset terminal ini akan diserahkan ke Pemerintah Pusat dan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sudah kita persiapkan semuanya,” katanya.

Dia melanjutkan, kaitan kelanjutan pembangunan optimalisasi Terminal Baranangsiang itupun akan diputuskan oleh Pemerintah Pusat, meski PT. PGI sudah menyerahkan desain. Saat ini Pemkot Bogor akan segera membahas masalah desain milik PT. PGI terkait rencana pembangunan terminal. “Nah desain nanti akan dibahas oleh pemerintah pusat. Mengenai desain belum disampaikan secara formal. Kita masih belum putuskan desain karena menyangkut IMB yang akan direvisi kedepannya,”terangnya.

Toto melanjutkan, progress pembangunan tetap akan dilanjutkan oleh PT.PGI karena mereka harus melaksanakan kewajibannya. Permasalahan yang nanti dibahas kembali oleh pemerintah pusat, PT. PGI dan Pemkot Bogor diantaranya personalan addendum maupun persetujuan desainnya.

“Setelah dilakukan serah terima ke pemerintah pusat, selanjutnya akan dibahas soal desain untuk disepakati oleh semua pihak. Kalau memang semuanya berjalan lancar, maka di tahun 2017, pembangunan optimalisasi terminal Barananangsiang sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala DLLAJ Kota Bogor, Rahmawati membenarkan bahwa pihak BPTJ sudah meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mendukung percepatan pembangunan terminal Baranangsiang. BPTJ juga sudah menargetkan waktu bahwa bulan Januari 2017 mendatang, harus sudah bisa dilakukan peletakan batu pertama pembangunan optimalisasi terminal Baranangsiang.

“BPTJ memiliki jadwal rencana bahwa Januari 2017 akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal Baranangsiang. BPTJ juga meminta target pembangunan terminal Baranangsiang didukung penuh oleh Pemkot Bogor,” tegasnya.

Untuk pembangunan optimalisasi terminal Baranangsiang tetap akan dilakukan oleh pihak PT PGI yang sudah menjalin kerjasama dengan pemkot Bogor. walaupun terminal Baranangsiang sebagai terminal tife A pengelolaannya diambil oleh pemerintah pusat, tetap soal pembangunan terminal dilakukan oleh pihak ketiga PT PGI yang sudah menjalin kerjasama dengan Pemkot Bogor. Namun demikian, kontrak antara Pemkot Bogor dengan PT. PGI akan dibahas lagi agar semua pihak tidak ada yang dirugikan dalam kelanjutan terminal Baranangsiang ini.

“Pembangunan optimalisasi terminal Baranangsiang tetap oleh PT PGI, walaupun pengelolaan terminal oleh pemerintah pusat. Artinya ada tiga pihak nanti yang menangani terminal, diantaranya pemerintah pusat, pemerintah Kota Bogor dan PT PGI. Proses terkait penyesuaian perijinan juga dilakukan oleh pusat, tetapi akan dilakukan addendum baru terkait pembangunan terminal ini, termasuk revisi revisi perubahan desaiannya,”jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmawati juga menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 mendatang, akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima P3D (Personil, Prasarana sarana, Pembiayaan dan Dokumen) terminal Baranangsiang ke pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan. “Penandatanganan P3D akan dilakukan di Jakarta, dan yang akan menandatangani adalah Sekda Kota Bogor dan Sekjen Kementrian Perhubungan,” terangnya.

Dalam serah terima P3D terkait terminal Banangsiang, khusus untuk personil akan diserahkan sebanyak 48 orang yang tediri dari 35 PNS, 3 TKK dan 10 tenaga sukarelawan, jadi semua karyawan yang sekarang ada di Terminal Baranangsiang akan diserahkan ke pemerintah pusat. Untuk prasarana sarana mencakup aset dan perlengkapan maupun peralatan yang ada di Terminal Baranangsiang serta yang melekat di bangunan terminal juga akan diserahkan. Sedangkan untuk pembiayaan itu secara otomatis setelah adanya Berita Acara Serahterima (BAS), pembiayaan personil seperti gaji, tunjangan kerja dan intensif semuanya akan menjadi tanggung jawab APBN Kementrian Perhubungan, terakhir soal Dokumen akan diserahkan secara keseluruhan, bisa berupa diantaranya SK PNS, SKP, DP3 dan dokumen yang berhubungan dengan personil dan peralatan asset. “Secara kesiapan semua P3D sudah siap, tinggal dilakukan serah terima saja,”Tutup Dia.(ut)