17 Negosiasi Perbatasan Diselenggarakan Tahun 2021: Menteri Marsudi

17 Negosiasi Perbatasan Diselenggarakan Tahun 2021: Menteri Marsudi

Oleh karena itu, Indonesia akan terus menolak setiap klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional.

Jakarta (Antara) – Indonesia menggelar 17 perundingan perbatasan pada 2021 dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam untuk meningkatkan kedaulatan wilayah negara, kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

“Para diplomat kami terus memajukan diplomasi kedaulatan kami melalui negosiasi perbatasan sebagai komponen penting,” katanya saat menyampaikan siaran pers tahunan untuk 2022 pada hari Kamis.

Ia mencontohkan, jumlah negosiasi yang dilakukan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan 2019, yang hanya tujuh negosiasi.

Dia menambahkan, pada 2022, negosiasi perbatasan akan diintensifkan.

Mengenai batas laut, perjanjian batas laut regional dijadwalkan akan ditandatangani dengan Malaysia di Laut Sulawesi dan provinsi selatan Selat Malaka, kata menteri.

Apalagi negosiasi akan dilanjutkan di tingkat tim teknis dengan Palau mengenai batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan tujuan mencapai kesepakatan parsial, menurut Marsudi. Dia menambahkan, negosiasi serupa akan dilakukan dengan Vietnam.

Di sisi lain, dia mengatakan negosiasi dijadwalkan dengan Filipina. Dia mengungkapkan bahwa yang pertama akan fokus pada pendefinisian landas kontinen di tingkat teknis.

Dia menambahkan, langkah kedua akan menindaklanjuti kesepakatan penetapan landas kontinen dan batas-batas zona ekonomi eksklusif dalam dua jalur yang berbeda.

Berita Terkait: Perbatasan RI dengan Malaysia dan Filipina Belum Selesai

Marsudi mengatakan Indonesia selalu berpegang pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 dalam melakukan negosiasi batas laut.

“Saya ingin tegaskan bahwa setiap klaim oleh pihak manapun mengenai perairan Indonesia harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1928. Dengan demikian, Indonesia akan terus menolak setiap klaim yang tidak memiliki dasar hukum. dasar hukum yang diakui secara internasional.”

READ  Bestes Selbstklebende Folie Transparent Getestet und qualifiziert

Dia menjelaskan, terkait perbatasan darat, negosiasi dengan Malaysia dan Timor-Leste akan menjadi prioritas.

Dia mengatakan pemerintah akan menyelesaikan demarkasi outstanding border issues (OBP) di sektor timur, termasuk Pulau Spatik, dengan Malaysia.

Sementara itu, ditambahkan bahwa negosiasi dengan Timor Leste akan menyelesaikan dua bagian yang belum terselesaikan sesuai dengan prinsip yang disepakati pada tahun 2019.

Dikatakannya, tim perunding Indonesia dan Timor belum sepakat bahwa perundingan perbatasan laut akan dimulai setelah perundingan perbatasan darat berakhir.

Berita Terkait: Pemerintah Indonesia sedang mengintensifkan pembicaraan tentang perbatasan darat dan laut negara

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor