ACT harus tutup cabang di daerah: Pemprov Jabar

ACT harus tutup cabang di daerah: Pemprov Jabar

Masih banyak yang membutuhkan donasi, dan masih banyak lembaga yang masih sah dalam menyalurkan donasi

Bandung (ANTARA) – Pemerintah Jawa Barat mendesak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menutup kantor provinsinya setelah Kementerian Sosial mencabutnya untuk mengumpulkan uang atau barang menyusul dugaan pelanggaran izin oleh manajemen yayasan.

“Sejak awal, pemerintah sudah mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk menutup kantor ACT di daerahnya masing-masing. Saya mendesak kantor ACT segera tutup. Saya khawatir jika terjadi apa-apa,” Pj Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dicatat di sini, Kamis.

Usai menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Aula Barat Gedung Sate, Ulum menyatakan, Pemprov Jabar akan menginstruksikan instansi terkait untuk menutup Kantor ACT di wilayah Jabar.

“Jika pembiayaan menimbulkan kecemburuan dan lain-lain, maka saya minta seluruh cabang ACT di Jabar tutup kantornya,” kata Ulum.

Berita Terkait: Kemendagri panggil pimpinan ACT atas tuduhan penggelapan

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyalurkan donasi melalui ACT sampai diperoleh kejelasan kasus terkait dugaan pelanggaran pendanaan oleh manajemen ACT.

“Masih banyak yang membutuhkan, dan masih banyak donasi yang masih sah dalam menyalurkan donasi,” ujarnya.

Ia menyarankan warga Jabar yang ingin berdonasi untuk disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Baznas adalah instansi pemerintah yang akuntabel dan terpercaya. Masyarakat juga bisa berdonasi ke panti jompo terdekat, pesantren, dan lain-lain,” ungkap Ulum.

Pada 6 Juli lalu, Kementerian Sosial telah mencabut izin ACT untuk menghimpun dana amal sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam organisasi yang tidak terungkap dalam penyelidikan.

Berita Terkait: Pemprov DKI akan mengkaji program kerjasama dengan ACT

ACT telah melanggar peraturan pemerintah Pasal 6 Par. 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 yang mengizinkan organisasi pengumpul dana dan barang untuk tujuan filantropi hanya menggunakan sampai 10 persen dari dana dan barang yang dikumpulkan untuk tujuan operasional.

READ  Kapan saya bisa bepergian ke Bali? Pulau Indonesia dapat membuka kembali wisatawan pada Juli 2021

Selain itu, dana operasional tidak boleh diambil dari dana dan pengumpulan barang yang ditujukan untuk tujuan bantuan bencana.

Sementara itu, Direktur Utama ACT Ibnu Khajar mengatakan, organisasi tersebut rata-rata menggunakan 13,7 persen dana yang terkumpul dari warga untuk keperluan operasional, melampaui batas 10 persen yang ditetapkan peraturan.

Sebelumnya, kementerian telah memanggil eksekutif ACT, termasuk Khajar dan direktur organisasi, untuk mengklarifikasi aktivitasnya terkait informasi yang beredar di publik.

Berita Terkait: DPR minta polisi mengusut tuntas kasus penyalahgunaan dana ACT

Berita Terkait: Pengelola Lembaga Zakat Harus Hindari Gaya Hidup Hedonis: Kementerian

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor