Mediabogor.com, Bogor – Kerap dilanda musibah, Pemerintah Kota Bogor menginginkan adanya percepatan dan kepastian waktu dalam penanggulangan pasca bencana. Apalagi jika semangat untuk hal itu dibuktikan dengan alokasi dana bencana di pos belanja tidak langsung Rp32 miliar.

“(Anggaran) itu untuk dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Tapi kalau melihat realisasi masih sangat minim sekali tidak termanfaatkan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat baru-baru ini.

Ade lanjut mengatakan, dari kesimpulan rapat koordinasi diketahui “benang merah” salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk di bagian teknis.

“Karena ini bukan saja menghitung uang saja, tapi mengkaji juga struktur lahan dan kondisi lahannya. Jadi inilah yang coba diakselerasikan ke depannya, sehingga penanganan pasca bencana ini dapat cepat,” jelas Sekda.

Dalam rapat koordinasi juga, sambungnya, disepakati bahwa di dalam Raperda penanggulangan bencana yang saat ini tengah disusun nantinya BPBD akan diberikan tugas tambahan untuk pasca bencana. Hal itu agar pasca bencana BPBD bisa mengeksekusi.

“Kemudian kesepakatan berikutnya adalah percepatan pemanfaatan belanja tidak terduga. Oleh karena itu, tadi disepakati untuk dibuatkan Perwali sambil menunggu disahkannya Perda penanggulangan bencana itu,” tandas Ade.

Terpisah, Kepala Satlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ganjar Gunawan mengungkapkan, bahwa terjadinya sejumlah peristiwa bencana terutama longsor membuat pemerintah perlu menyikapi dan mengambil beberapa langkah antisipasi.

“Pak Wali Kota ingin mengetahui kendala-kendala teknis di kita. Seberapa cepat, seberapa bisa dinas teknis mengakses penganggaran di APBD. Dimana nilai anggaran di belanja tidak terduga ini dianggap masih besar dan penyerapannya kecil,” papar Ganjar.

Masih kecilnya penyerapan anggaran tersebut, diakui Ganjar lantaran kewenangan dan tugas pokok serta fungsi BPBD hanya boleh mengajukan anggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat saja. Dimana tanggap darurat itu hanya bersifat operasi penyelematan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban yang terdampak bencana.

“Kalau pun diajukan tidak akan besar. Yang besar ini justru kebutuhannya di infrastruktur dalam bentuk pembuatan talud, perbaikan tanggul penahan tanah, saluran air dan lainnya,” terang Ganjar.

Apalagi, sambungnya, hal itu secara regulasi bukan kewenangan BPBD untuk mengajukan belanja tidak terduga. Melainkan kewenangan dinas teknis yang selama ini menjadi kendala tersendiri dalam pencairan anggaran dalam penanganan bencana. “Oleh sebab itulah, kesepahaman ini harus disinergikan bersama dengan dinas teknis terkait”. (RF)