Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Optimalisasi Peran BUMN Dalam Perekonomian Nasional Melalui Peningkatan Tata Kelola BUMN – Corporate Governance

Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Optimalisasi Peran BUMN Dalam Perekonomian Nasional Melalui Peningkatan Tata Kelola BUMN – Corporate Governance

Untuk mencetak artikel ini, Anda hanya perlu mendaftar atau login di Mondaq.com.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 23/2022”). PP 23/2022 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo mulai berlaku pada 8 Juni 2022.

Tujuan utama PP 23/2022 adalah untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara atau “BUMNE”) sebagai “agen” pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program pemerintah dan mengakomodasi perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan BUMN. Mengingat tujuan tersebut, PP 23/2022 memperkenalkan amandemen dan aturan yang lebih ketat untuk Direksi BUMN (“BoD“), Dewan Komisaris (“Dewan Komisaris”), dan Dewan Pengawas (bersama-sama, “Organ BUMN”), dalam rangka meningkatkan dan meningkatkan produktivitas BUMN.

Dalam wawasan hukum ini, kami memberikan beberapa poin penting PP 23/2022, seperti persyaratan baru dalam (i) Pengangkatan Organ BUMN; (ii) Pemberhentian Organ BUMN; dan (iii) Tanggung Jawab Organ BUMN.

1. Pengangkatan Organ BUMN

Berkenaan dengan pengangkatan anggota Organ BUMN, PP 23/2022 memperkenalkan persyaratan dan pembatasan baru yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 (“PP 45/2005”). Silakan merujuk ke poin kami di bawah ini:

Daftar Rekam Jejak: Berdasarkan alinea baru (1a), (1b), dan (1c) Pasal I angka 1 PP 23/2022 tentang perubahan Pasal 14 PP 45/2005, Menteri BUMN menetapkan daftar rekam jejak calon anggota Direksi (“Daftar Rekam Jejak”). Dalam penetapan daftar tersebut, menteri dapat meminta masukan atau pertimbangan dari instansi pemerintah lainnya.

Rekam jejak tersebut menjadi bahan pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Menteri BUMN dalam menilai kelayakan calon anggota Direksi yang bersangkutan untuk menduduki jabatan tersebut.

Kepatuhan dengan Konstitusi: PP 23/2022 juga menegaskan persyaratan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk mematuhi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17A dan 50A yang baru ditambahkan.

READ  Gunung berapi Sinabung di Indonesia memuntahkan abu dan awan panas

Posisi yang Dilarang: Salah satu ketentuan penting tambahan dalam pengangkatan anggota Organ BUMN berdasarkan PP 23/2022 adalah, bahwa orang-orang yang diangkat tersebut dilarang memegang jabatan politik.

yang meliputi:

  1. Ketua organisasi politik; dan/atau

  2. Semua jenjang calon dan/atau anggota dewan perwakilan rakyat (Termasuk DPR DPR, DPD DPD, dan DPRD DPRD);

  3. Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah pemerintahan; dan/atau

  4. Calon Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah pemerintahan.

(“Posisi yang Dilarang”)

Perlu diketahui bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Terlarang akan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN.

2. Pemberhentian Organ BUMNE

PP 23/2022 juga mengatur perubahan alasan pemberhentian anggota Organ BUMN:

Alasan Pemberhentian Anggota Direksi (Pasal I Angka 5 PP 23/2022 tentang perubahan kembali Pasal 23 PP 45/2005)

  1. tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak manajemen;

  2. tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik;

  3. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau anggaran dasar;

  4. terlibat dalam suatu kegiatan yang merugikan kepentingan BUMN dan/atau cadangan devisa;

  5. kegiatan yang bertentangan dengan etika dan/atau norma;

  6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau

  7. sudah mengajukan pengunduran diri.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2a) yang baru dimasukkan, RUPS dan Menteri BUMN dapat memberhentikan anggota Direksi karena alasan lain yang dianggap tepat untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

Alasan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas (Pasal I Angka 10 PP 23/2022 perubahan kembali Pasal 56 PP 45/2005)

  1. tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik;

  2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau anggaran dasar;

  3. terlibat dalam suatu kegiatan yang merugikan kepentingan BUMN dan/atau cadangan devisa;

  4. kegiatan yang bertentangan dengan etika dan/atau norma;

  5. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau

  6. sudah mengajukan pengunduran dirinya

Demikian pula pada Pasal 56 ayat (2a) baru mengatur bahwa RUPS dan Menteri BUMN dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas karena alasan lain yang dianggap tepat untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

3. Tanggung Jawab Organ BUMN

Terobosan dan ketentuan baru yang paling menarik dari PP 23/2022 adalah tentang tanggung jawab dan kewajiban anggota Organ BUMN. Perubahan kuncinya adalah sebagai berikut:

Tanggung Jawab dan Kewajiban Anggota Direksi BUMN

Pasal 27 PP 45/2005 sebelumnya menetapkan bahwa “eSeorang anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kegiatan BUMN.“. PP 23/2022 telah mengubah pasal menjadi “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMN dalam hal yang bersangkutan dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kegiatan BUMN.“.

Sedangkan PP 45/2005 menyediakan tidak ada standar Berkenaan dengan beban pembuktian jika tuduhan tersebut muncul, PP 23/2021 memberikan beberapa: kumulatif kriteria untuk melawan klaim tersebut.

Berdasarkan Pasal 27 (2a) yang baru, seorang anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apabila yang bersangkutan dapat memberikan bukti sebagai berikut:

  1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri;

  2. orang tersebut telah menjalankan jabatannya masing-masing dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;

  3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian; dan

  4. Orang tersebut telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan di atas sebenarnya meniru ketentuan Pasal 97 Ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Hukum perusahaan”).

Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

Demikian pula anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMN dalam hal yang bersangkutan dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kegiatan BUMN, berdasarkan Pasal 59 ayat diubah. (2) PP 23/2022.

Terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, Pasal 59 (2a) juga mengatur aturan serupa dimana anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian jika mereka dapat memberikan bukti bahwa:

  1. telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;

  2. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan sebagai anggota Direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan

  3. mereka telah memberikan saran kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan di atas juga meniru ketentuan Pasal 144 ayat (5) UUPT.

Ketentuan baru yang berlaku bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN memberikan pelengkap aturan dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku, di mana orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian cadangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana.

4. Komentar Umum NLP tentang PP 23/2022

Berdasarkan bacaan kami, semangat PP 23/2022 adalah positif bagi pengembangan dan peningkatan manajemen BUMN. Meskipun sektor swasta di Indonesia telah memainkan peran penting, perusahaan-perusahaan BUMN secara umum memiliki kendali yang lama atas perekonomian, terutama di sektor-sektor inti seperti energi, infrastruktur, dan keuangan. Peningkatan standar pengelolaan BUMN, jika diterapkan dengan benar, akan memberikan tulang punggung yang lebih kuat untuk menopang perekonomian negara.

Menarik untuk melihat implementasi ketentuan baru tentang pengangkatan anggota Organ BUMN, khususnya pada tinjauan rekam jejak orang yang dicalonkan, dan larangan bagi anggota Organ BUMN untuk menduduki jabatan politik. Secara teori, ini akan memastikan bahwa lebih banyak profesional dengan kemampuan yang benar akan ditunjuk untuk posisi yang sesuai di BUMN daripada penunjukan politik.

Kesimpulannya, semangat PP 23/2022 secara umum positif. Dengan asumsi itu akan diterapkan dengan benar, itu akan meningkatkan tata kelola perusahaan perusahaan BUMN.

Isi artikel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum untuk materi pelajaran. Saran spesialis harus dicari tentang keadaan khusus Anda.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor