BPJS Kesehatan Adakan Peraturan Baru, Perhemat Anggaran 3 Penyakit

Mediabogor.com, BOGOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengurangi tanggungan jaminan kesehatan untuk persalinan, pasien katarak dan rehabilitasi medik.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi memastikan akan tetapi dari pengaturan tersebut tidak sampai mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.

“Dengan (pengaturan) tiga layanan ini menghemat sekitar ratusan miliar rupiah se-Indonesia. Tapi tidak menggangu kebutuhan masyarakat hanya diatur saja,” kata Made, Jumat (10/8/18). Ketiga layanan yang dimaksud ialah pengobatan penyakit katarak, rehabilitasi medik dan bayi hasil persalinan yang normal.

Made merasa penentangan dari sejumlab pihak atas aturan baru itu lebih disebabkan oleh kesalahan komunikasi dan koordinasi. Pihak yang menentang menganggap pihak BPJS membatasi layanan tanpa alasan yang proporsional. Ia mengakui, perlu ada intensifikasi pemeritaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

bpjs kesehatan

Berdasarkan undang-undang, Made menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional dapat menerapkan urun biaya untuk kasus-kasus yang cenderung menimbulkan over utulisasi dan penyalahgunaan. Ketiga layanan tersebut dianggap berpotensi disalahgunakan oleh pihak rumah sakit atau dokter.

Namun, ia mengatakan ketiga layanan tersebut belum diatur oleh pemerintah khususnya kementrian kesehatan. “Karena ada space ini sementara negara belum menerapkan urun biaya dilakukan pengaturan tadi,” kata Made. Ia menganggap layanan yang baru diatur bersifat elektif dapat direncanakan.

Seperti pada layanan pengobatan penyakit katarak. Made menyebutkan pasien yang berobat terus bertambah dari awalnya ratusan orang dalam sebulan di satu rumah sakit, menjadi ribuan. Peningkatan itu diduga akibat adanya teknologi pengobatan baru yang memungkinkan untuk mengobati katarak lebih awal.

Pengobatan dengan teknologi terbaru itu pun membutuhkan biaya yang mahal. “Biasanya, penderita katarak diminta menunggu sampai kataraknya matang baru diangkat langsung bersih. Sekarang, mereka bisa dioperasi meskipun kataraknya kecil. Dan efeknya panjang jadi bisa berkali-kali datang,” kata Made.

Sementara itu, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Umum dan Komunikasi Publik Kedeputian Wilayah Jabodetabek Basuki mengaku terus berupaya menjalin koordinasi dengan media massa untuk menyampaikan kebijakan terkait. Salah satunya melalui pelatihan menulis yang dilakukan di Kawasan Sentul Kabupaten Bogor, Jumat.

“Kegiatan ini kita lakukan minimal tiga bulan sekali. Sebelumnya di Jakarta, Bekasi dan skarang di sini. Tujuannya untuk mendekatkan staf kami yang ada di cabang supaya dekat dengan media massa,” kata Basuki. Ia mengakui untuk menyajikan informasi yang efektif harus terjalin koordinasi yang baik khususnya dengan media massa mainstream.