BUMN Tol Mulai ‘Goyang’, Siap Suntik Triliunan Bulan Depan

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengungkapkan penyaluran dana penyertaan modal negara (PMN) baru bisa dilakukan pada September 2020. Beberapa BUMN yang tergabung dalam program National Economic Recovery (PEN) akan langsung menerima pencairan PMN, termasuk BUMN yang mengalami kesulitan keuangan akibat untuk tugas pemerintah seperti BUMN tol.

Direktur Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Kementerian Keuangan DJKN Meirijal Nur mengatakan penyaluran PMN akan memakan waktu lama, karena hingga saat ini peraturan pemerintah masih dalam tahap finalisasi.

“Peraturan pemerintah sedang dalam proses. Mungkin September sudah bisa kita cairkan kepada BUMN penerima PMN,” jelas Meirijal dalam diskusi virtual, Jumat (28/8/2020).


Pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan perusahaan sebesar Rp 53,57 triliun. Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menetapkan dana PMN sebesar Rp 20,5 triliun kepada BUMN. Sedangkan sisanya sebesar Rp 29,65 triliun untuk dana talangan modal kerja dan Rp 3,42 triliun untuk penempatan dana padat karya.

Ada lima BUMN yang sudah menerima PEM dalam rangka PEN. Diantaranya PT Asset Management Company (PPA) Rp 5 triliun, PT Hutama Karya Rp 7,5 triliun, PT Bahana Indonesia Business Development (BPUI) Rp 6 triliun.

Ada juga PMN ke PT Permodalan Nasional Mandani (PNM) Rp 1,5 triliun, dan PT Indonesian Tourism Development (ITDC) Rp 500 miliar.

Asal tahu saja, sebenarnya pencairan PMN ke lima BUMN, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 harus dilakukan pada Juni mendatang. Namun karena payung hukum yang belum lengkap, pencairan harus ditunda hingga September 2020.

Kendati demikian, kata Meirijal menjelaskan bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar tata kelola. Namun untuk penyaluran PMN dibutuhkan payung hukum turunan berupa peraturan pemerintah (PP).

READ  Pandemi Membuat CEO Zoom Masuk Daftar Orang Terkaya di Dunia

“Untuk pencairannya perlu ada peraturan pemerintah (PP) karena ini proses pengalokasian investasi dari pemerintah, dari garis atas ke bawah garis, untuk memisahkan investasi. Karena harus dipisahkan, perlu PP,” ujarnya. .

Menurut Meirijal, penyertaan modal ke BUMN ini diperkirakan baru akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2020.

“Kami berusaha secepat mungkin, tapi maksimal September. Saya rasa kalau jalan terus, semua jadi prioritas, makanya semuanya berjalan serentak, dan kami berharap bisa merealisasikannya. Tentu saja kalau tidak. mengejar ketertinggalan di kuartal III. Kalau September bisa terealisasi, langsung terserap masuk. Triwulan IV nanti, “kata Meirijal.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta menjelaskan bahwa penyertaan modal ke 5 BUMN tersebut untuk membantu kondisi keuangan BUMN.

Alasannya selama pandemi ini, arus kas lima perusahaan itu berantakan. Misalnya, kata Isa seperti Hutama Karya, BUMN Karya punya tugas membangun jalan tol. Dimana mereka harus mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membangun jalan tol di Sumatera.

Tepat sebelum pandemi Covid-19, kata dia, BUMN Hutama Karya arus kas tersendat. Karena itu, pemerintah ingin Hutama Karya tidak bangkrut.

“Mempertahankan kekuatan finansial untuk membangun jalan tol di Sumatera sangat terganggu. Di sisi lain, pembangunan jalan tol menyerap tenaga kerja, karena mendukung Hutama Karya bukan. jatuh dan mampu terus menjadikan pembangunan sebagai kepentingan kita bersama, “kata Isa.

[Gambas:Video CNBC]

(Hai, Hai)


Written By
More from Masud Madani

Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini menangguhkan puluhan saham, ada apa?

ILUSTRASI. Petugas kebersihan membersihkan logo BEI di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin...
Read More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *