Mediabogor.com, Bogor – Sedang ramainya diperbincangkan mengenai pelarangan transportasi berbasis online di Jawa Barat, namun di Kota Hujan ini justru bertolak belakang. Menurut Kasi Angkutan Dishub Kota Bogor, Jimmy, Kota Bogor tak mengacu pada Dishub Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bogor masih menunggu intruksi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait operasional transportasi tersebut.

“Untuk di Kota Bogor sendiri tidak serta merta mengikuti ketentuan dari Dishub Jabar, terkait dengan pelarangan transportasi online, karena sesuai dengan kewenangan itu, bahwa Bogor termasuk dalam wilayah kerjanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan sementara ini, BPTJ belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelarangan tersebut,” jelasnya pada, Kamis (12/10/2017).

Seperti diketahui bersama, Dishub Jawa Barat telah resmi melarang transportasi berbasis aplikasi. Larangan tersebut disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat.

Hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 lalu ini, dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan / Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung. Soal ini, Agus Suprapto Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Bogor memandang bahwa kesepakatan tersebut sebagai langkah postif untuk membenahi sistem transportasi.

“Walaupun online, karena ini ada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, kami masih menunggu hal-hal yang pasti arahnya, termasuk mekanisme koordinasi dengan instansi lainnya,” pungkasnya. (RF)