Internasionalisasi Pendidikan Tinggi, Kebutuhan atau Kepentingan?

mediabogor.com, Bogor – Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Merujuk pada Undang-Undang tersebut, maka salah satu upaya dalam menghadapi globalisasi di segala bidang adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui internasionalisasi pendidikan tinggi dengan membuka kesempatan selebar-lebarnya perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia yang digaungkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Menurut Menristekdikti bahwa internasionalisiasi dirasa perlu dalam menjawab tantangan revolusi 4.0, sehingga pada awal tahun 2018 akan ada 5-10 perguruan tinggi asing yang akan masuk di Indonesia. (Koran Sindo, 30 Januari 2018).

Menristekdikti juga mengemukakan bahwa perguruan tinggi asing untuk dapat melakukan proses pengajaran di Indonesia dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Syarat pertama adalah memenuhi mata kuliah dasar umum di antaranya Pancasila, UUD 1945, mata kuliah agama dan moral. Syarat kedua, nirlaba. Dan syarat ketiga, bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri, baik bekerjasama di bidang akademik, di bidang penelitian, dan juga bekerjasama di bidang lainnya. (Viva.co.id, 13 Maret 2018).

Upaya internasionalisasi pendidikan tinggi yang dikemukakan oleh Menristekdikti secara konsep terkesan kebutuhan yang harus dilaksanakan di Indonesia. Namun perlu dicermati bagaimana dampak dengan kebijakan tersebut terhadap pendidikan tinggi yang ada Indonesia. Perlu dilakukan kesiapan dari perguruan tinggi di dalam negeri dalam upaya bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri. Karena sebelum kebijakan itu digulirkan, maka seharusnya perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan harus merumuskan dulu regulasi yang jelas terkait dengan kebijakan tersebut dan juga menyiapkan perguruan tinggi dalam negeri dengan kesiapan yang matang, terutama sumberdaya dan fasilitas yang medukung. Tidak bisa dipungkiri bahwa rumusan regulasi yang jelas terkait dengan internasionalisasi perguruan tinggi ini dengan membuka kesempatan perguruan tinggi asing belum ada. Sehingga terkesan ini adalah salah satu upaya liberalisasi pendidikan tinggi yang justeru lebih menguntungkan pihak Negara lain dibandingkan dengan Negara Indonesia sendiri.

Disisi lain yang tidak kalah penting adalah perlu diperhatikan kedaulatan pendidikan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Tentu tanpa adanya kedaulatan pendidikan di dalam negeri, maka tak bisa dipungkiri justeru Indonesia akan diintervensi dan akan terbawa oleh arus yang dihembuskan oleh pemikiran-pemikiran barat yang justru akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harus jujur diakui bahwa dalam kondisi sekarang Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan pancasila sudah mengarah dan menerapkan sistem kapitalis yang sudah menjalar ke seluruh sendi-sendi utama negeri terutama pendidikan. Oleh karena itu saya memandang bahwa upaya internasionalisasi perguruan tinggi perlu didukung perangkat rumusan regulasi yang jelas dan berdaulat serta kesiapan yang matang baik sumberdaya maupun fasilitas yang mendukungnya.

Dalam Islam, pendidikan merupakan hajah asasiyyah (kebutuhan dasar) yang harus dijamin ketersediaannya di tengah-tengah masyarakat oleh Negara. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW: “Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR al-Bukhari). Sehingga Negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya menjelaskan bahwa kepala Negara berkewajiban memenuhi sarana pendidikan, sistemnya dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarat.

 

Mahmudah
Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi
Sekolah Bisnis IPB