Kemenperin siapkan teknologi, regulasi untuk mendukung One Data Indonesia

Kemenperin siapkan teknologi, regulasi untuk mendukung One Data Indonesia

Tanpa (memadai) data (penanganan pandemi) akan sulit (dilakukan).

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Satu Data Indonesia dengan menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan berbagai data di Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur data (terintegrasi) akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan berbagai fasilitas data yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara Talkshow Pendaftaran Sosial Ekonomi (Regsosk) di Jakarta, Senin.

Pihaknya telah ditunjuk untuk mendukung penerapan One Data Indonesia dalam tiga aspek sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ketiga aspek tersebut adalah pembentukan infrastruktur data, pengembangan aplikasi digital yang harmonis, serta penyiapan regulasi penyelenggaraan One Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang komprehensif.

Oleh karena itu, kementerian akan membangun empat pusat data nasional (PDN), sehingga One Data Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai kementerian dan lembaga. Dua di antaranya ditargetkan bisa dioperasikan pada 2024.

PDN akan didirikan di Kecamatan Cikarang Tengah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Desa Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta ibu kota Indonesia masa depan Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.

“(Kami berharap) tidak ada penolakan (dari masyarakat) ketika kami mengembangkan infrastruktur data, (sejak pembangunan) bertujuan untuk meningkatkan akurasi data untuk proses pengambilan keputusan yang lebih cepat serta efisiensi belanja nasional,” menteri dinyatakan.

Saat ini, data disimpan secara terpisah di server masing-masing kementerian dan lembaga, katanya. Pemerintah juga menggunakan pusat data nasional sementara sambil menunggu penyelesaian PDN.

READ  Apple Tak Rilis Apple iphone untuk Pertama Kali sejak 2012

Dikatakannya, PDN sementara antara lain digunakan untuk interoperabilitas data penanganan pandemi.

“Tanpa (memadai) data, (penanganan pandemi) akan sulit (dilakukan),” katanya.

Selanjutnya, untuk mensinergikan berbagai aplikasi digital pemerintah, pemerintah berencana mengembangkan sistem yang dapat mengelola berbagai aplikasi yang dibangun oleh berbagai kementerian dan lembaga saat ini.

Pemerintah telah menyiapkan roadmap implementasi pengembangan One Data Indonesia periode 2022-2024 pada Juni 2022.

Plate menyebutkan, pemerintah fokus memperkuat ekosistem data nasional pada 2022. Sementara pada 2023, pemerintah akan fokus meningkatkan interoperabilitas Program Satu Data Indonesia.

Berita Terkait: Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya ‘satu data’ dalam pembuatan kebijakan
Berita Terkait: One Data Indonesia perbaiki program pemerintah 2022: Bappenas
Berita Terkait: Data Regsosk sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat: Bappenas

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor