Kementerian Percepat Penyediaan Fasilitas KRIS

Kementerian Percepat Penyediaan Fasilitas KRIS

Kementerian Kesehatan telah menguji penerapan KRIS di empat rumah sakit…

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan menyusun strategi untuk membantu percepatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan sesuai kriteria standar kelas rawat inap (KRIS) untuk menekan kenaikan angka hunian tempat tidur (BOR).

Dalam rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, hasil uji coba penerapan KRIS di empat rumah sakit memicu peningkatan BOR.

Kementerian Kesehatan telah menguji implementasi KRIS di empat rumah sakit, yaitu RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), RSUP Dr Johannes Leimena Ambon (Provinsi Maluku), RSUP Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (provinsi Sumatera Selatan),” ungkapnya.

Berita Terkait: Kemenkes desak pelayanan kesehatan lakukan transformasi kesehatan

Tingkat hunian tempat tidur (BOR) di Dr. RS Tadjuddin Chalid mencapai 41 persen dari total kapasitas, naik 61 persen dibandingkan sebelum pelaksanaan uji coba, katanya.

Sementara itu, BOR di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon melonjak dari 22 persen menjadi 38 persen, RSUP Surakarta dari 30 persen menjadi 37 persen, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang dari 16 persen menjadi 26 persen.

Pelaksanaan uji coba KRIS dilakukan dengan dua skema, yaitu Kelas 1 maksimal dua ranjang per kamar, dan KRIS Kelas maksimal empat ranjang per kamar.

Kementerian juga melakukan survei di sejumlah rumah sakit mulai 1-5 Agustus 2022 untuk mengukur kesiapan mereka dalam menerapkan KRIS.

Berita Terkait: Transformasi primer memperluas peran Posyandu untuk semua kelompok umur

Berdasarkan survei, 202 rumah sakit swasta, 8 rumah sakit vertikal, 25 rumah sakit provinsi, 74 rumah sakit kabupaten/kota, 15 rumah sakit militer dan polisi, dan 5 rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan bahwa mereka membutuhkan perbaikan untuk kamar rawat inap mereka. .

READ  Kapan saya bisa bepergian ke Bali? Pulau Indonesia dapat membuka kembali wisatawan pada Juli 2021

Kriteria yang disurvei mengenai kamar rawat inap antara lain memiliki maksimal empat tempat tidur per kamar dengan jarak minimal masing-masing 1,5 meter, memiliki tempat tidur yang ukurannya dapat disesuaikan, dan memiliki minimal satu kamar mandi di setiap kamar.

Sementara itu, 57 RS swasta, 4 RS vertikal, 4 RS provinsi, 13 RS kabupaten/kota, 6 RS TNI dan POLRI, dan 2 RS BUMN menyatakan perlu perbaikan fasilitas penunjang.

Berita Terkait: Norma K3 penting untuk kelangsungan usaha jelang endemik: Kementerian

Kriteria yang disurvei mengenai fasilitas penunjang antara lain memiliki dua colokan listrik dan alat panggil perawat per tempat tidur, memiliki kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas, dan memiliki outlet oksigen.

Selain itu, kriteria lain yang disurvei antara lain penyediaan ventilasi udara, penerangan ruangan, satu tenaga kesehatan per tempat tidur, suhu ruangan yang cukup 20-26 derajat Celcius, dan kelembaban yang stabil, serta pembagian kamar rawat inap berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Harbuwono menambahkan, pihaknya berkomitmen membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai kriteria KRIS dengan memberikan pembiayaan bagi rumah sakit pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berita Terkait: Pergerakan ternak diperketat jelang KTT G20

Berita Terkait: Presiden Widodo menerima Global Citizen Award

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor