Kominfo Dituduh Otoritarian Karena Memblokir Paypal, Steam

Kominfo Dituduh Otoritarian Karena Memblokir Paypal, Steam

TEMPO.CO, JakartaLembaga Bantuan Hukum Jakarta atau LBH Jakarta menuding Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) otoriter karena memblokir sejumlah situs dan aplikasi pada 30 Juli 2022. Kominfo memblokirnya karena tidak terdaftar di bawah penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup swasta berdasarkan peraturan kementerian Tidak. 5 tahun 2020.

“Pembatasan akses situs dan aplikasi internet merupakan bentuk otoritarianisme dengan menggunakan kekuatan digital untuk menguasai teknologi Jakarta sebagai alat untuk melindungi kepentingan,” kata kuasa hukum LBH, Teo Reffelsen, dalam keterangannya, Minggu, 31 Juli 2022.

Situs dan aplikasi yang diblokir termasuk situs mesin pencari Yahoo, perusahaan pembayaran PayPal, dan beberapa website game yaitu Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, Origin (EA), dan Steam. Pemblokiran itu menuai kritik publik.

LBH Jakarta juga menyampaikan bahwa kebijakan ini berdampak serius terhadap hak asasi manusia, seperti hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan berekspresi, dan privasi. Itu juga melanggar hak-hak lain, seperti mata pencaharian.

Misalnya, pekerja kreatif yang bermitra dengan perusahaan asing tidak dapat dibayar karena menggunakan PayPal.

Pemblokiran itu, lanjut Teo, tidak juga melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, Kominfo diduga melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan perlakuan yang sama. Teo meminta Kominfo melakukan pemblokiran secara proporsional dan membuktikannya melalui forum yang transparan.

“Oleh karena itu, Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Swasta tidak memiliki legitimasi sesuai dengan standar dan mekanisme pembatasan HAM untuk memblokir situs dan aplikasi internet,” tegasnya.

Teo mengatakan regulasi Kominfo juga secara substansial bermasalah karena bisa mengintervensi langsung platform untuk menghapus konten dengan dalih “menimbulkan kegemparan publik dan mengganggu ketertiban umum”, tanpa definisi standar. Ia menilai subjektivitas sepihak tersebut dapat berdampak pada pelanggaran kebebasan berbicara dan berekspresi, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

READ  Bester Pkw Anhänger Zubehör 2021: Getestet und qualifiziert

M JULNIS FIRMANSYAH

Klik disini untuk mendapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor