Dio Suhenda (The Jakarta Post)
PREMIUM
Jakarta ●
Sen, 7 Maret 2022
Tanggapan Presiden Joko “Jokowi” Widodo terhadap proposal baru-baru ini bahwa masa jabatan terakhirnya diperpanjang melewati tanggal akhir yang diamanatkan konstitusi telah membuat sejumlah pengamat menginginkan lebih, mengatakan komentarnya tidak cukup keras untuk mengakhiri diskusi yang berlarut-larut.
Selama dua minggu terakhir, para pemimpin partai tertentu dalam koalisi yang berkuasa telah mendorong agar pemilihan umum 2024 ditunda. Mereka mengklaim bahwa langkah itu akan memberikan stabilitas bagi negara di tengah pandemi yang berkepanjangan dan efek global dari invasi Rusia ke Ukraina.
Menanggapi usulan tersebut pada hari Jumat, Jokowi mengatakan bahwa dalam demokrasi, setiap orang bebas berpendapat, termasuk mengusulkan penundaan pemilihan umum mendatang atau perpanjangan masa jabatan presiden, tetapi mengatakan semua tindakan politik harus tunduk pada Konstitusi.
untuk Membaca Cerita Lengkap
BERLANGGANAN SEKARANG
Mulai dari Rp 55.000/bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- e-Post surat kabar digital harian
- Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
- Akses istimewa ke acara dan program kami
- Berlangganan buletin kami
Atau biarkan Google mengelola langganan Anda
“Zombie fanatik. Twitter nerd. Pemecah masalah. Penginjil budaya pop. Pakar media sosial yang khas.”