Papua: Mendagri, Gubernur Sepakat Pemekaran Daerah

Papua: Mendagri, Gubernur Sepakat Pemekaran Daerah

Jayapura, Papua (ANTARA) – Gubernur Papua Lukas Enembe mengumumkan bahwa dirinya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyepakati rencana pemekaran wilayah di Papua berdasarkan wilayah adat.

“Bila pemekaran daerah terwujud, diharapkan akan diikuti dengan percepatan pembangunan daerah dan kebijakan keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com. ANTARA diterima di sini pada hari Sabtu.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan pemekaran wilayah berdasarkan wilayah adat kepada pemerintah pusat sejak 2014 untuk membantu percepatan pembangunan daerah di provinsi paling timur itu, kata Enembe.

Ada lima wilayah adat di Papua, katanya seraya menambahkan pemekaran wilayah harus ditindaklanjuti dengan percepatan pembangunan, seperti yang diharapkan pemerintah pusat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bertemu dengan Gubernur Enembe untuk membahas hal-hal terkait rencana pemekaran wilayah di Papua.

Gubernur Enembe mengusulkan agar pemekaran wilayah dilakukan dengan mengacu pada wilayah adat Papua, kata Karnavian.

“Sudah saya jelaskan bahwa DPR saat ini sedang mempertimbangkan tiga provinsi (baru). Yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. Usulan pembentukan provinsi barat daya kemungkinan besar akan dibahas tahun ini, sementara pembagian akan dilaksanakan tahun depan,” katanya.

Usulan pembentukan Provinsi Papua Utara juga akan diakomodasi dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR yang akan dibahas pada 2023, tambahnya.

Berita Terkait: W Papua menyatakan dukungan untuk otonomi khusus

Tahun lalu, Menteri Karnavian menyoroti “kekhususan” terkait aspirasi masyarakat di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat Provinsi Papua terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Hal itu disampaikan Karnavian saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Keamanan Mahfud MD ke Kecamatan Sota dekat perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada 12 September 2021.

READ  Bestes Fahnenmast Mit Seilzug Stabil Getestet und qualifiziert

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk merevisi UU Otsus Papua, menurut Karnavian, yang sebelumnya mengepalai Polda Papua sebelum dipromosikan sebagai Kapolri dan kemudian menjadi menteri dalam negeri.

Lebih lanjut Karnavian menyerukan percepatan pembangunan di Papua sehingga pemekaran daerah untuk membentuk Provinsi Papua Selatan, dengan Merauke sebagai ibu kotanya, menjadi keniscayaan.

ANTARA tahun lalu melaporkan pengesahan RUU amandemen UU Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU yang disahkan anggota DPR saat rapat paripurna pada 15 Juli 2021 itu menampung 18 pasal revisi dan dua pasal baru, menurut Ketua Pansus Perubahan UU Otsus Papua, Komarudin Watubun.

RUU yang diundangkan mengakomodir kebutuhan untuk mengatur hak-hak istimewa orang asli Papua di bidang politik, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan ekonomi, serta mendukung masyarakat adat, tegasnya.

Ini memberikan lebih banyak ruang bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam politik dan organisasi, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua di dewan (DPRK) kabupaten dan kota.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setidaknya 250 kursi akan disediakan untuk orang asli Papua di dewan kota dan kabupaten Papua (DPRK), kata Watubun. Pada saat yang sama, 30 persen kursi DPRK akan disediakan untuk perempuan asli Papua, tambahnya.

Berita Terkait: Dukungan pemimpin suku untuk otonomi khusus harapan besar untuk West Papua
Berita Terkait: Bupati Papua mendukung pembentukan provinsi Pegunungan Tengah

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor