Pejabat kota Indonesia mengaku menentang pembangunan gereja di Banten — BeritaBenar

Pejabat kota Indonesia mengaku menentang pembangunan gereja di Banten — BeritaBenar

Pemerintah Indonesia sedang menyelidiki laporan bahwa pejabat tinggi di sebuah kota dekat Jakarta telah menandatangani deklarasi menentang pembangunan gereja di wilayah hukum mereka, kata seorang pejabat Jumat.

Pada hari yang sama, sebuah organisasi payung untuk gereja-gereja Protestan di Indonesia menyebut oposisi terhadap pembangunan gereja sebagai “politisasi identitas,” dan memperingatkan bahwa itu “mengancam keragaman” di negara mayoritas Muslim yang memiliki 25 juta orang Kristen.

Sebuah video yang beredar online memperlihatkan walikota dan wakil walikota Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten, menandatangani spanduk yang dibawa oleh pengunjuk rasa Muslim setempat yang keberatan dengan pembangunan gereja di sana.

“Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Saya sudah minta ke kementerian setempat untuk mencari tahu,” katanya kepada BeritaBenar.

Pada hari Rabu, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon berkumpul di depan balai kota dan meminta Walikota Helldy Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta untuk menandatangani petisi mereka, TVOne melaporkan.

Dalam video tersebut, terlihat bahwa Helldy dan Sanuji menandatangani petisi tersebut.

BenarNews tidak dapat segera menghubungi salah satu dari mereka untuk memberikan komentar, tetapi Helldy mengatakan kepada media lokal bahwa dia mendengarkan suara komunitas lokal.

“Yang saya lakukan adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat di Kota Cilegon, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi lainnya,” katanya seperti dikutip CNN Indonesia.

‘Politisasi identitas’

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), sebuah organisasi payung untuk gereja-gereja Protestan, mengutuk episode tersebut.

“Peristiwa tersebut membuktikan bahwa politisasi identitas mengkhawatirkan dan mengancam jalinan kebhinekaan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa ini,” kata Juru Bicara PGI Jeirry Sumampow dalam keterangannya, Jumat.

READ  Bestes Pappe Zum Basteln Getestet und qualifiziert

Dia mengatakan konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan agamanya.

Jeirry juga mendesak orang Kristen untuk bertindak dengan belas kasih dalam menanggapi intoleransi.

“Kita tidak boleh lelah mencari dialog dan kerja sama sebagai cara yang bermartabat untuk mengelola perbedaan dan mempromosikan kerukunan nasional,” katanya.

Tidak ada gereja di Cilegon yang terletak sekitar 100 kilometer sebelah barat Jakarta. Umat ​​Kristen di sini harus berkendara selama 45 menit ke kota Serang untuk menghadiri kebaktian.

Kelompok hak asasi manusia menyebut oposisi terhadap pembangunan gereja sebagai contoh meningkatnya intoleransi di Indonesia, rumah bagi sekitar 270 juta orang, 11 persen di antaranya adalah Kristen.

Misalnya, orang-orang Kristen di Bogor, sebuah kota di selatan Jakarta, telah bertahun-tahun berusaha agar gereja mereka dibuka kembali setelah pihak berwenang menutupnya pada tahun 2008 karena penduduk setempat menentangnya.

Pendeta Kristen Indonesia Torang Simanjuntak memberikan misa Minggu Paskah di samping reruntuhan Gereja Kristen Protestan Batak Taman Sari di Bekasi, di pinggiran Jakarta, 31 Maret 2013, sebagai umat Kristen minoritas merayakan Paskah di tengah meningkatnya kasus intoleransi agama. Pada 21 Maret, pemerintah setempat menghancurkan gereja yang setengah jadi. [Adek Berry/AFP]

Alissa Wahid, anggota Kelompok Kerja Moderasi Agama di Kementerian Agama, mengkritik pejabat yang menyerah pada kelompok intoleransi “yang melihat kelompok lain sebagai musuh dan pengganggu.”

“Hal ini sering terjadi dengan dalih persatuan dan kerukunan masyarakat,” kata Alissa kepada BeritaBenar.

Kelompok hak asasi manusia menyalahkan gelar menteri gabungan tahun 2006 atas meningkatnya intoleransi di negara terpadat di Asia Tenggara itu.

Berdasarkan SK tersebut, pembangunan rumah ibadah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tanda tangan dan identitas minimal 90 jamaah, persetujuan yang ditandatangani minimal 60 anggota masyarakat setempat dan rekomendasi tertulis dari pemerintah.

Hak mengatakan keputusan itu disahkan karena kekhawatiran beberapa Muslim tentang dugaan kegiatan misionaris Kristen dan apa yang mereka anggap sebagai semakin banyak gereja di wilayah Muslim.

Menteri Agama Yaqut Chollil Quumas membela keputusan tersebut dalam sebuah wawancara dengan BeritaBenar tahun lalu, dengan mengatakan bahwa meskipun mungkin perlu beberapa perubahan, perlu untuk menjaga kerukunan umat di negara yang beragam agama seperti Indonesia.

READ  Protes terhadap Divisi Papua Berubah Kabut; Satu Polisi Terluka

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Wawan Djunaedi, mendesak para pemimpin daerah untuk menghormati hak konstitusional semua warga negara.

“Tidak ada alasan apapun bagi kepala daerah untuk tidak memfasilitasi pembangunan rumah ibadat ketika jumlah potensi pengguna mencapai 90 orang,” kata Wawan di situs kementerian, Kamis.

Nazarudin Latif di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor