Pemerintah Indonesia akan menerima putusan UU otonomi Papua

Pemerintah Indonesia akan menerima putusan UU otonomi Papua

JAKARTA (The Jakarta Post/Asia News Network): Pemerintah menyatakan akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan datang terkait uji materi yang diajukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) tahun lalu yang menentang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2021. .

Pernyataan itu muncul usai pertemuan Presiden Joko ‘Jokowi’ Wido pada Senin (25 April) dengan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang membahas secara luas undang-undang 2021, yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang otonomi khusus di Papua.

Amandemen 2021 mencakup ketentuan yang memungkinkan DPR dan pemerintah untuk membuat provinsi, kota, dan kabupaten baru di wilayah paling timur negara itu tanpa persetujuan MRP atau dewan daerah (DPRP).

Dalam undang-undang edisi sebelumnya, pembentukan wilayah administrasi baru membutuhkan lampu hijau oleh kedua institusi tersebut.

MRP mengajukan tahun terakhirnya menantang beberapa ketentuan dalam amandemen 2021, termasuk yang diizinkan melewati persetujuan MRP dan DPRP dalam membentuk daerah administrasi baru di Papua.

Pertemuan Senin menandai pertama kalinya Presiden bertemu dengan MRP setelah DPR mengesahkan tiga RUU baru awal bulan ini tentang pembentukan provinsi baru Papua Selatan, Papua Tengah dan Dataran Tinggi Papua Tengah.

Sebelumnya MRP telah meminta DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU tersebut dengan alasan proses hukum yang sedang berlangsung. Ditekankan juga bahwa pembentukan provinsi baru di wilayah tersebut “bukan satu-satunya” [solution] membawa kemakmuran bagi orang Papua”.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin oleh MRP, Presiden mengatakan pemerintah akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang 2021, tetapi tidak mengkonfirmasi bahwa pemerintah akan menunda rencananya untuk membentuk provinsi baru.

“Mengenai proses perubahan UU Otsus Papua, menurut laporan yang saya terima, dilakukan dengan melibatkan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta DPRP dan MRP,” kata Jokowi. seperti dikutip dalam pernyataan MRP.

READ  Bestes Maxi Cosi Kinderwagen Getestet und qualifiziert

“Jika ada ketentuan yang sedang dalam uji materiil di MK, kami akan menghormati dan mematuhi putusan MK.”

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor