Praktisi Hukum Minta Proyek RSUD Kota Bogor Dilelang Ulang

mediabogor.com, Bogor – Praktisi hukum Dwi Arsywendo menyebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus melakukan lelang ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang proyek pembangunan gedung perawatan Blok 3 pada RSUD Kota Bogor.

Menurutnya, hal itu wajib dilakukan lantaran adanya sanggahan dari tiga perusahaan peserta lelang yang menduga adanya ketidakberesan.

“Selain itu juga kan ada penurunan dari pagu Rp101 miliar menjadi Rp89 miliar lebih. Jadi, harus dievaluasi jangan sampai terjadi pengakalan terhadap spesifikasi yang dapat berbuntut hukum,” jelas Dwi.

Dwi menekankan, bahwa pembangunan gedung baru RSUD adalah untuk hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas bangunan mesti dijaga. “Jangan sampai kualitas bangunan tidak baik, karena rumah sakit itu objek vital,” tegasnya.

Dwi menambahkan, instansi terkait sebaiknya melakukan pengawasan penuh terhadap proses lelang agar intervensi tak mudah dilakukan.

“Saran saya lebih baik ULP melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan lelang ulang. Jangan sampai terkesan bahwa lelang dipaksakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor, Heni Nurliani menuturkan, sanggahan yang dilakukan pihak PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical, secara umum sudah ditanggapi sesuai mekanisme. “Sanggahan sudah dijawab sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Masih kata Henny, kini proses proyek tersebut sedang ditindaklanjuti pihak RSUD dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ). Pihak RSUD juga bakal memproses ini semua dengan SPPBJ.

Diketahui, proyek senilai Rp101 miliar itu, sudah dimenangkan oleh PT Trikencana Sakti Utama, yang menawar paket tersebut dengan harga penawaran Rp89.706.107.164,14. (*/Nick)