Proses pemisahan setelah ujian kewarganegaraan yang kontroversial…

Proses pemisahan setelah ujian kewarganegaraan yang kontroversial…

Transparency International mengatakan hari ini bahwa keputusan untuk memberhentikan penyidik ​​dan komisioner antikorupsi terkemuka akan membayangi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kumisi Pembirantasan Kurupsi), juga dikenal sebagai KPK. Kelemahan baru-baru ini dari badan anti-korupsi utama Indonesia melemahkan kemajuan dalam memerangi korupsi di negara ini dan bertentangan dengan komitmen internasionalnya.

Pada hari Selasa, lebih dari 1.000 pegawai KPK mengambil sumpah PNS, yang memungkinkan mereka untuk terus bekerja sebagai pegawai lembaga tersebut. 75 orang yang gagal dalam ujian kewarganegaraan bulan lalu dikeluarkan dari upacara tersebut. Dilaporkan, 24 dari mereka yang gagal tes akan menjalani kewarganegaraan lebih lanjut, sementara 51 dikeluarkan.

Di antara mereka yang gagal tes adalah beberapa pejabat senior dan penyidik ​​terkemuka KPK. Terlepas dari protes publik, pimpinan KPK saat ini telah menangguhkan atau memberhentikan orang-orang ini, kata Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan badan tersebut dan tujuan ujian.

kekhawatiran tentang Sesuaikan beberapa pertanyaan Tes telah terperosok dalam kontroversi dan menyebabkan seruan publik agar hasilnya diabaikan. Menanggapi kritik tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Waspadalah terhadap penembakan Karyawan yang tidak lulus ujian.

Persyaratan pegawai KPK untuk menjalani penyaringan menjadi pegawai negeri sipil mengikuti amandemen legislatif 2019 untuk mereformasi lembaga tersebut. Perubahan lainnya termasuk pembentukan dewan pengawas, pembatasan kewenangan penyidikan dan penuntutan KPK, serta mewajibkan setiap penyidik ​​KPK untuk menjalankan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian.

Saat itu, ti Dia meminta para deputi untuk menolak hukum. Transparansi Internasional Indonesia Evaluasi Kinerja KPK Menunjukkan agensi yang lemah setelah perbaikan. Bulan lalu, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak untuk melakukan uji materi atas undang-undang 2019, menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut.

READ  Kasus Gejala Hypoxia Terjadi di Jateng, Dinkes Langsung Mendata

Reformasi ini tidak sesuai dengan Komitmen pemerintah Indonesia Menjamin independensi dan efektivitas Badan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disyaratkan oleh United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan Jakarta Principles for Anti-Corruption Agency.

Selain itu, dalam Sidang Istimewa Majelis Umum PBB Menentang Korupsi UNGASS yang digelar pekan ini, Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman. iklan politik Negara-negara berkewajiban untuk memungkinkan badan-badan antikorupsi menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan bebas, tanpa pengaruh yang tidak semestinya.

Delia Ferreira Rubio, Ketua Transparency International, mengatakan: “Lembaga antikorupsi independen adalah pilar utama dari kerangka kerja antikorupsi yang berfungsi dengan baik. Dengan melemahkan KPK, Pemerintah Indonesia berisiko merusak kemajuan dan kerugian antikorupsi sebelumnya di kalangan masyarakat. publik dan komunitas internasional. Kami berdiri dalam solidaritas. Dengan rakyat Indonesia yang membutuhkan KPK yang kuat yang mampu meminta pertanggungjawaban yang kuat.”

Transparency International mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk memulai pembalikan reformasi berbahaya ini untuk memastikan bahwa KPK dapat memenuhi peran pentingnya, sesuai dengan komitmen internasional Indonesia.

Catatan untuk editor

Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah memperoleh penghargaan nasional dan ketenaran internasional Untuk rekam jejaknya dalam menuntut korupsi tingkat tinggi, sering terjadi Berkat kemajuan Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi.

Transparansi Internasional Barometer Korupsi Global 2020 – Asia Tunjukkan bahwa KPK adalah salah satu lembaga antikorupsi yang paling terkenal di kawasan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa mayoritas orang Indonesia juga Pekerjaan KPK disetujui.

Untuk pertanyaan pers, silakan hubungi

[email protected]

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor