Shopee kena pajak 10 persen, harga barang jadi lebih mahal? Semua halaman

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjuk perusahaan baru yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Saat ini ada 12 perusahaan baru yang ditunjuk, salah satunya PT Shopee International Indonesia (Shopee).

Dengan penunjukan ini, mulai 1 Oktober 2020, 12 perusahaan yang ditunjuk akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

“Besaran PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang dikeluarkan penjual sebagai bukti pemungutan PPN,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam keterangan resminya. .

Lantas, dengan ditunjuknya Shopee sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, apakah akan membuat harga barang yang dijual di Shopee semakin mahal?

Baca juga: Selain Netflix, ini adalah perusahaan digital lain yang dikenakan pembayar pajak 10 persen

Radityo Triatmojo, Kepala Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Shopee, mengatakan hingga saat ini sistem pelaporan pajak yang diterapkan Shopee sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 / PMK.03 / 2020.

Aturan ini yang menjadi dasar aturan penagihan pajak digital di Indonesia.

Radityo menjelaskan, pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen yang dikenakan kepada 12 perusahaan asing bukanlah pajak perdagangan elektronik sebaliknya, pajak atas barang digital tidak berwujud atau layanan digital yang berasal dari luar negeri.

“Jadi pajak tambahan ini tidak akan berpengaruh pada harga barang yang dijual di Shopee,” jelasnya melalui keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Rabu (9/9/2020).

Ia juga menambahkan bahwa Shopee akan mendukung regulasi yang berlaku di Indonesia.

READ  IHSG berpotensi melemah dalam sepekan ke depan, perhatikan 8 sentimen berikut

“Saat ini kami menunggu sosialisasi resmi dari Kementerian Keuangan / Dirjen Pajak terkait pengesahan resmi peraturan ini,” pungkas Radityo.

Sementara itu, DJP akan terus menyisir dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan asing lainnya yang menjual produk atau layanan digital ke Indonesia.

Baca juga: Anda diharuskan membayar pajak di Indonesia, kata Disney + Hotstar

Sosialisasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan perusahaan, sehingga dalam waktu dekat jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN akan terus bertambah.

“Khusus untuk pasar yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang melakukan penjualan melalui marketplace, ”kata Suryo.

Hingga saat ini, sebanyak 28 perusahaan asing telah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang terbagi dalam tiga batch. Selain Shopee, perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN gelombang III adalah sebagai berikut:

  • LinkedIn Singapore Pte
  • Ltd McAfee Ireland LtdMicrosoft Ireland Operations
  • Ltd Mojang AB Novi Digital Entertainment Pte. Ltd
  • PCCW Vuclip (Singapura) Pte. Ltd
  • Skype Communications SARL Twitter Asia Pacific Pte. Ltd
  • Komunikasi Video Zoom Perusahaan Internasional Twitter, Inc.
  • PT Jingdong Indonesia Pertama

Written By
More from Emet

Tertangkap, Penampilan Terperinci Matahari, Terdiri Dari Banyak ‘Sel’ Seukuran Texas

PIKIRAN ORANG – Meskipun Matahari memiliki jarak lebih dari 93 juta mil...
Read More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *