Watchdog mengatakan pelaporan Greenpeace ke polisi menunjukkan KPK telah menjadi otoriter

Watchdog mengatakan pelaporan Greenpeace ke polisi menunjukkan KPK telah menjadi otoriter

Ditulis oleh Irfan Kamel di Jakarta

Indonesia Corruption Watch Organization (ICW) mengecam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Ferli Bahuri sebagai lembaga “otoriter dan anti-kritik” atas protes laser Greenpeace.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan hal itu setelah KPK menginformasikan Greenpeace Indonesia ke Polres Jakarta Selatan untuk pengecatan laser gedung KPK dengan warna merah putih pada 28 Juni lalu.

“Laporan KPK terhadap organisasi masyarakat sipil dengan Polres Jakarta Selatan oleh KPK akan menjadi catatan sejarah bahwa KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri sudah menjelma menjadi lembaga anti kritik yang otoriter,” kata Ramadhana kepada Kompas.com. .

Selain itu, menurut ICW, langkah KPK untuk melaporkan Greenpeace ke polisi juga menunjukkan ketidakmampuan KPK untuk menutupi skandal seputar ujian kewarganegaraan atau pendidikan nasional (TWK) pegawai KPK.

Setidaknya, kata Ramadhana, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi laporan KPK ke Polres Jakarta Selatan.

sistem “demokratis”
Pertama, Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang tertuang dalam Pasal 28(3) e UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat.”

“Oleh karena itu, laporan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk membatasi demokrasi,” kata Ramadhan.

Kedua, Pasal 20 UU KPK menyatakan bahwa Badan Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik.

Jadi dalam artian, menurut Ramadana, proses pengecatan laser harus dilihat sebagai respon masyarakat terhadap persoalan di lingkungan KPK yang harus dijawab, bukan dilaporkan ke polisi.

Ketiga, orang yang menyampaikan laporan – yang diduga tinggi pegawai KPK – telah melanggar Kode Etik, yaitu Pasal 7 ayat (2) d Peraturan Dewan Pengawas KPK No. 2/2020.

Pada saat yang sama, ia menyatakan bahwa dewan pengawas “dalam penerapan nilai-nilai profesional dasar mereka dilarang untuk semua anggota badan: untuk menanggapi kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.”

READ  China Dukung Tiktok Gugat Pemerintah AS

“Untuk itu, dewan pengawas harus segera mengambil tindakan atas laporan ini,” kata Ramadhan.

Laporan polisi yang disampaikan KPK
Sebelumnya, Pj Juru Bicara KPK Ali Fikri mengakui bahwa laporan polisi tentang panel laser telah disampaikan oleh Kantor Umum KPK.

“Memang benar KPK melalui kantor umum sudah berkoordinasi dan menyampaikan laporan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Fikri dalam keterangan tertulis.

“Terkait peristiwa pengecatan laser di gedung KPK pada 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak luar,” katanya.

KPK menilai pengecatan laser berpotensi mengganggu sistem operasi dan kenyamanan kantor KPK secara sengaja. Apalagi gedung KPK merah putih itu bioma.

“Kami yakin mereka sengaja mengganggu sistem operasional dan kenyamanan kantor KPK sebagai makhluk vital nasional,” kata Fikri.

Fikri mengungkapkan, aparat keamanan KPK dan Polres Jakarta Selatan yang saat itu bersiaga mencegah dan memperingatkan pihak luar agar tidak melakukan tindakan tersebut.

Namun, tubuh yang melakukan gambar laser terus beroperasi, bahkan mengubah lokasinya.

Tidak ada pernyataan polisi
Selain itu, menurut Fikri, prosedur itu dilakukan di luar waktu yang ditentukan untuk aksi protes dan dia tidak memiliki izin polisi.

Untuk itu, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Selama ini kami serahkan sepenuhnya kepada Polaris Jakarta Selatan untuk menindaklanjutinya,” kata Fikri. “Kami berharap semua pihak selalu menjaga ketertiban dan kenyamanan di kantor KPK.”

Penggambaran laser terjadi pada Senin malam, 28 Juni, ketika pengunjuk rasa menggunakan laser untuk menulis surat, salah satunya adalah “berani, jujur, dipecat.” Ada juga pesan yang berbunyi: “Mosi Tidak Percaya Diri” dan “Selamatkan KPK”.

Surat-surat tersebut merupakan bagian dari kerja organisasi Greenpeace Indonesia dalam menanggapi isu-isu terkait pemberantasan korupsi mulai dari pemecatan 51 pegawai KPK karena gagal lolos TWK hingga upaya pelemahan KPK.

READ  Sembilan tewas setelah kapal terbalik dalam badai Indonesia

Diterjemahkan oleh James Palofsky untuk IndoLeft News. Judul asli artikel tersebut adalah “Tindakan KPK dalam melaporkan penembakan laser adalah otoriter dan anti kritik”.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

MEDIABOGOR.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Media Bogor